Halsel, Baratindonesianews.com – Gelombang demonstrasi mengguncang Desa Amasing Kali, Halmahera Selatan! Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat bersatu padu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa, Senin (01/09/2025), menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) Amasing Kali, Larino Ridwan S.H.
Massa aksi menuding Kades tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dan 2025. Anggaran kepemudaan pun raib, membuat pemuda desa geram karena kegiatan-kegiatan yang mereka rancang sejak 2023 hingga kini terkatung-katung.
Tak hanya itu, aliansi juga menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa baru yang dinilai tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa. Aspirasi masyarakat seolah diabaikan begitu saja!
“Kami masyarakat Desa Amasing Kali sudah resah dengan kebijakan Kades yang bobrok dan dianggap tidak mampu memimpin desa!” teriak salah seorang orator aksi dengan nada berapi-api.
Mahasiswa dan pemuda Amasing Kali tak main-main. Mereka menuntut penghentian pembangunan kantor desa baru yang dianggap proyek siluman. Pasalnya, kantor desa lama masih layak pakai, sementara kebutuhan mendesak seperti jalan lingkar desa justru diabaikan.
“Kantor desa yang lama masih sangat layak! Ada banyak pembangunan lain yang lebih penting dan dibutuhkan masyarakat, salah satunya jalan lingkar desa!” tegas Lamakmur Laramida A. Ma., sang orator aksi.
Menanggapi tuntutan massa, Kades Larino Ridwan S.H berdalih bahwa pembangunan kantor desa baru tidak bisa dibatalkan karena kantor lama tidak memiliki WC dan akses parkiran. Alasan yang sungguh menggelikan!
“Kantor desa yang sekarang tidak memiliki WC dan akses parkiran, sehingga ketika ada tamu penting datang, akses jalan jadi macet,” kilah Kades.
Tak puas dengan jawaban Kades, aliansi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat bergerak menuju lokasi pembangunan kantor desa baru untuk menghentikan kegiatan tersebut. Aksi ini adalah peringatan keras bagi Kades!
Seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa Kinerja Kades Larino Ridwan S.H tidak transparan terkait Dana Desa.
Ketua LSM LPAKN RI PROJAMIN Malut, Muksin Minggu, mendesak Kejaksaan Negeri Labuha untuk segera memeriksa Kades Larino Ridwan S.H terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa. Kasus ini harus diusut tuntas!
Penulis: Muksin