Gowa, BaratindonesiaNews.com || Ambruknya jembatan kecil saluran air di Jalan Poros Bollangi, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, pada 11 Juni 2025, bukanlah sekadar kecelakaan konstruksi. Kejadian ini mengungkap kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan proyek infrastruktur di Kabupaten Gowa, yang melibatkan baik Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK).
Kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kemacetan parah dan kerugian ekonomi bagi masyarakat ini menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan tuntas. Yang paling memprihatinkan adalah ambruknya bagian jembatan yang sudah dinyatakan selesai, sementara bagian lain masih dalam pengerjaan. Ini menunjukkan adanya kecacatan serius dalam kualitas material, proses konstruksi, dan—yang terpenting—pengawasan proyek.
Ketiadaan papan informasi proyek dan kesulitan menghubungi PPK, yang hingga saat ini belum memberikan keterangan, menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari kedua pihak. Tanggapan Dinas PU yang hanya mengarahkan konfirmasi kepada PPK tanpa mengambil inisiatif sendiri semakin memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan dan kurangnya tanggung jawab.
Laporan lapangan yang mengindikasikan kualitas beton yang rendah semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian. Jika proyek ini merupakan pemeliharaan swakelola, maka Dinas PU harus bertanggung jawab penuh atas pengawasan yang lemah. Ambruknya jembatan dalam waktu singkat setelah pengerjaan menandakan adanya kelemahan sistematis dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Kabupaten Gowa.
Dampak ambruknya jembatan ini sangat signifikan. Kemacetan yang panjang mengakibatkan kerugian ekonomi dan waktu bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya Dinas PU dan PPK, telah tergerus. Keduanya wajib memberikan penjelasan rinci dan transparan kepada publik mengenai penyebab ambruknya jembatan, termasuk spesifikasi material, proses konstruksi, dan hasil pengawasan.
Kejadian ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah tata kelola pemerintahan yang buruk. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dinas PU dan PPK harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan menjadi keharusan.
Prioritas utama adalah keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dinas PU dan PPK Kabupaten Gowa harus segera mengambil langkah komprehensif, termasuk investigasi independen, untuk mengungkap akar masalah dan memastikan terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan aman. Kepercayaan publik harus dikembalikan melalui tindakan nyata dan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Red: tim Gowa