Gowa, Baratindonesianews.com– Sebuah proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa tengah menjadi sorotan tajam terkait dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pengembang. Isu utama yang mencuat adalah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan potensi masalah terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Secara hukum, pengembang perumahan tidak memiliki hak untuk menggunakan solar bersubsidi. BBM bersubsidi ini secara khusus dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu yang telah ditetapkan dan disubsidi oleh pemerintah, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, petani, nelayan, serta transportasi umum dan angkutan barang.
Penggunaan solar bersubsidi oleh pengembang perumahan dapat dikategorikan sebagai tindakan penimbunan dan penyalahgunaan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan pengembang, sebagai bagian dari industri skala besar, seharusnya menggunakan bahan bakar non-subsidi (solar industri) sesuai dengan aturan yang berlaku (19/10).
Tindakan menggunakan solar subsidi oleh pengembang perumahan atau sektor industri lainnya merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi yang ada. Jika terbukti benar, hal ini tidak hanya merugikan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil justru dinikmati oleh pelaku industri, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.
Selain isu terkait penggunaan solar bersubsidi, proyek pembangunan perumahan ini juga disorot terkait aktivitas penimbunan lahan di kawasan Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu. Penimbunan lahan seluas kurang lebih satu hektar ini menimbulkan pertanyaan mengenai izin dan prosedur yang telah ditempuh.
Setiap pembangunan perumahan seharusnya melewati prosedur yang ketat, mulai dari izin mendirikan bangunan (PBG) hingga izin lingkungan. Jika prosedur ini diabaikan, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gowa.
Proyek perumahan yang diduga milik seorang pengusaha lokal ini semakin menarik perhatian karena adanya indikasi penggunaan solar subsidi dan penimbunan lahan produktif. Bahkan, muncul spekulasi bahwa ada “orang besar” yang berada di balik layar proyek ini, yang semakin menambah kompleksitas permasalahan.
Hinggaberita ini ditayangkan , belum ada keterangan resmi yang diperoleh baik dari pemerintah daerah maupun pihak pengembang terkait dugaan keabsahan izin penimbunan dan penggunaan solar bersubsidi tersebut. Masyarakat dan pihak terkait berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap fakta sebenarnya dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.